Implementasi kedudukan Badan Permusyawaratan Desa menurut Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa perspektif Siyasah Dusturiyah : Studi kasus Badan Permusyawaratan Desa Remban, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara

Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan kemasyarakatan. Namun dalam realitanya, pelaksanaan kedudukan dalam melaksanakan fungsinya sebagai perwakilan dari masyarakat kurang berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian anggota badan permusyawaratan desa Remban anggota badan permusyawaratan desa Remban tidak berkompeten dalam melaksanakan Kedudukan seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Tujuan dalam dalam penelitian ini untuk mengetahui Implementasi kedudukan badan permusyawaratan desa Remban Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2017 Tentang badan permusyawaratan desa, Kebijakan yang dikeluarkan badan permusyawaratan desa terkait dengan peningkatan kompetensi anggota. Serta untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah dari implementasi kedudukan dan wewenang badan permusyawaratan desa berdasarkan aturan tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori impelementasi yang dipopulerkan oleh Van Metter dan Van Horn dan teori siyasah dusturiyah tentang jalb al-mashalih wa dar al mafasid. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tehnik deskriptif analisis. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Dilakukan dengan wawancara dan mencari sumber sumber tertulis yang berkaitan dengan judul yang diambil oleh peneliti. Hasil dari penelitian ini di simpulkan. Pertama, pelaksanaan kedudukan dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa Remban belum dilaksanakan secara maksimal. Kedua, Hambatan dan kendala dalam implementasi sumber daya, komunikasi dan kompetensi Ketiga, pelaksanaan kedudukan dan wewenang badan permusyawaratan desa Remban yang dilaksanakan melalui program kerja yang ada belum sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah