Implementasi pasal 448 tentang pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kecamatan Bekasi Utara berdasarkan undang undang pemilu nomor 7 tahun 2017 perspektif siyasah dusturiyah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara diantara kecamatan lainnya dalam momen pemilu, yang di sebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang politik. KPUD Kota Bekasi sebagai lembaga yang melaksanakan pemilu harus memberikan pendidikan politik Berdasarkan pasal 448 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pendidikan politik adalah hak yang harus diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang politik yang diharapkan bisa memberikan pemahaman politik ke masyarakat dan berdampak meningkatnya partisipasi masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan politik berdasarkan pasal 448 Undang Undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017 serta mendeskripsikan Pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan serta Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pendidikan Politik yang dilaksanakan oleh KPUD Kota Bekasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 1) Teori implementasi, 2) Teori Partisipasi Masyarakat, 3) Teori kemashlahatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu menyelidiki dan memahami masalah dengan objek yang diteliti dengan mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara kepada KPUD Kota Bekasi. Teknik analisis data dengan cara deskriptif kulitatif dan menarik kesimpulan dari data yang sudah di kumpulkan. Dari hasil penelitian ini, peneliti mendapatkan : pertama, implementasi KPUD Kota Bekasi dalam memberikan pendidikan politik belum optimal, hal ini disebabkan karena efek pandemi covid-19 yang mengakibatkan pelaksanaan pendidikan politik lebih banyak melalui daring. Kedua, KPUD Kota Bekasi dalam memberikan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terdapat faktor faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Ketiga, implementasi dari KPUD Kota Bekasi dalam memberikan pendidikan politik menurut tinjauan Siyasah Dusturiyah belum sesuai dengan prinsip kemashlahatan dan keadilan, akan tetapi hanya sudah sesuai dengan prinsip musyawarah dan prinsip persamaan