Independensi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi perspektif siyasah dusturiyah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dimana ada pembatasan terhadap kinerja KPK dalam menangani khasus perkara tindak pidana korupsi, peralihan status kepegawaian KPK yang berada dibawah rumpun eksekutif dan menjadikan pegawai KPK berstatus ASN atau PPPK sehingga perlu dipertanyakan independensinya dalam penanganan perkara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana ciri pemting dari prinsip independensi komisi pemberantasan korupsi menurut Undang-Undang, bagaimana kewenangan KPK setelah disahkannya UU No.19 Tahun 2019 dan untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya : Teori Independensi, Teowi Kewenangan dan Lembaga Negara dan teori Siyasah Dusturiyah. Jenis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan ialah data kualitatif yang terdiri dari data Primer dan data Skunder, serta teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung dengan teknik Library Research. Hasil dari penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa: Pertama, KPK sejak pembentukannya merupakan lembaga negara independen. Teruang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” sementara di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 KPK merupakan lembaga independen dalam rumpun eksekutif. Kedua, Revisi kedua UU KPK melalui UU nomor 19 Tahun 2019 memuat perubahan terhadap independensi kewenangan KPK, antara lain pembentukan Dewan Pengawas, penempatan KPK pada rumpun kekuasaan eksekutif, status kepegawaian KPK menjadi ASN dan status penyelidik dan penyidik. Revisi tidak hanya membatasi kewenangan KPK, tetapi juga berdampak terhadap independensi KPK. Ketiga, Tinjauan siyasah dusturiyah merupakan aspek bagaimana islam meninjau suatu kebijakan yang ada dalam sebuah peraturan/perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah sebagai pembuat kebijakan terkhsus lembaga legislatif harus mampu menjalankan tupoksinya dengan sebaik-baiknya. Membuat produk hukum yang mendatangkan maslahat dan sesuai dengan jati diri dan cita-cita bangsa Indonesia