Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 9 tahun 2021 pasal 16 ayat 1 dalam menanggulangi PMKS ditinjau dari Siyasah Dusturiyah

Keberadaan pengamen, geladangan, pengemis menimbulkan dampak yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman. Melihat banyaknya pengemis dan gelandangan di kota Bandung yang mengalami peningkatan, Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan kebijakan yang berkatian dengan masalah sosial yaitu berupa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 tahun 2009 tentang Ketertiban Umum khususnya dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) yang berkaitan dengan pelarangan dan sanksi terhadap pelanggaran PMKS. Akan tetapi pasca adanya kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak yang signifikan karena masih banyak masyarakat yang kekurangan pendidikan, terlantar, terjerat hukum, dan lain sebagainya padahal dalam pasal 46 yang mengharuskan adanya pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat PMKS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pengawasan dan pembinaan yang sesuai dengan kebijkan pemerintah khususnya dalam Perda Nomor 9 Tahun 2021 tentang PMKS sebagai upaya melakukan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori penerapan hukum dengan mengacu pada sistem hukum yang ada mulai dari struktur hukum (pemerintahan daerah/ aparat penegak hukum), substansi hukum (perda yang dijadikan bahan pembahasan), serta budaya hukum dengan menganalisis kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang menekankan pada undang-undang serta gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam menerangkan hasil penelitian penulis menggunakan deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan temuan yang didapatkan dan mengkomparasikan dengan teori yang ada