Implementasi pasal 170 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta perspektif siyasah maliyah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Implentasi dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam upaya untuk mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta dari sektor pajak daerah dan retribusi. Dalam hal ini untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak optimal, sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi pasal 170 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta kebijakan Pemda DKI dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta dan Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :1) Teori Negara Kesejahteraan, 2) Teori Kemanfaatan, 3) Teori Kemasalahatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif secara kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kepustakaan, yaitu menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah dengan mengkaji dan menganilisis data-data yang diteliti dengan mengambil informasi melalui internet maupun website pemerintah daerah dan melakukan wawancara untuk menambah data yang lebih akurat. Dari hasil yang didapatkan dalam penelitian ini. Pertama, Implementasi dan kebijakan dalam peningkatan pendapatan asli daerah DKI Jakarta tahun 2021 belum optimal dapat dibuktikan dari tidak tercapainya target anggaran yang ditetapkan. Kedua, hambatan dan kendala yang dialami pemda DKI tahun 2021 yaitu Covid-19 dikarenakan kebijakan PPKM serta PSBB yang membatasi mobilitas warga sehingga berkurangnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Ketiga, Tinjauan siyasah maliyah merupakan aspek dalam pandangan islam suatu kebijakan yang dilakukan kepada masyarakat haruslah mampu menjalankan tupoksinya dengan sebaik-baiknya. Segala kebijakan dan implementasi yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip siyasah maliyah yaitu prinsip Amanah dan prinsip maslahat