Sanksi pelaku penyedia jasa prostitusi online menurut Hukum Pidana Islam : Analisis putusan nomor: 199/Pid.B/2021/PN.Bdg

Di Indonesia semakin banyak beredar tempat-tempat pekerja seks komersial dan makin bertambah pesat. Para pekerja seks komersial tidak hanya saling bertemu di tempat-tempat pekerja seks komersial saja tetapi juga seiring dengan perkembangan zaman, menggunakan akses internet untuk transaksi para pekerja seks komersial. Berawal dari kenalan melalui sosial media lalu tukar menukar nomor ponsel, tawar menawar harga dan akhirnya menyepakati harga. Kejahatan prostitusi online memudahkan tindak pidana tindak kejahatan asusila yang membuat seseorang melakukan perbuatan cabul lalu dijadikan sebagai mata pencaharian bagi para mucikari dan pekerja seks komersial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap tindak pidana pelaku penyedia jasa prostitusi online dalam Putusan Nomor: 199 /Pid.B/2021/PN.Bdg, untuk mengetahui bagaimana sanksi bagi pelaku penyedia jasa prostitusi online dalam Putusan Nomor: 199/Pid.B/2021/PN.Bdg berdasarkan Hukum Pidana Islam dan Untuk mengetahui bagaimana upaya Pencegahan Represif atau pemberantasannya. Kerangka pemikiran yang digunakan yaitu berkaitan dengan teori pemidanaan umum yaitu mengambil teori gabungan. Dalam Hukum Pidana Islamnya permasalahan mucikari ini berkaitan dengan memelihara keturunan karena pekerjaan mucikari ini sangat berperan dalam jarimah zina. Metodologi penelitian yang dipakai adalah metode analisis yaitu metode yang dilakukan dengan cara menganalisa suatu dokumen maupun data-data yang bersifat normatif yang isi pembahasanya mengatur tentang orang yang melakukan tindak pidana prostitusi yang dianalisa kembali sehingga dapat dikenakan sanksi bagi suatu tindak pidana. Hakim memutuskan terdakwa terbukti decara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mata pencaharian mempermudah dilakukan perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga. Kemudian hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa DERI INDRIANA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara. Pekerjaan sebagai mucikari dalam pandangan Hukum Pidana Islam adalah haram. Maka untuk perempuan Pekerja Seks Komersial dan juga pelanggan sanksinya sudah jelas dalam islam termasuk kedalam Had zina sedangkan untuk mucikari adalah ta’zir. Upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan pembaharuan hukum materil mengenai pertanggungjawaban pidana bagi para pihak yang terlibat dalam prostitusi onli