Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau dari struktur kelembagaan negara

Penelitian ini dilatarbelakangi terkait Pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan KPK merupakan lembaga negara yang berada di ranah eksekutif, sehingga terjadi dilematika kedudukan KPK secara kelembagaan yang merupakan lembaga independen. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan tinjauan struktur kelembagaan negara terhadap kedudukan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum dan sesudah disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori pemisahan kekuasaan (separation of power) yang menghendaki cabang-cabang kekuasaan negara dipisahkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan jenis kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan, telaah, dan kepustakaan. Penelitian menunjukkan, Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk dalam rumpun cabang kekuasaan pemerintah (Auxiliary State Organ). Menurut fungsinya, kedudukan KPK disetarakan dengan Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan termasuk dalam rumpun eksekutif. KPK juga masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun