PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA RIMBO PANJANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA RIMBO PANJANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH MUHAMMAD SOBRI DALIMUNTE 11820415210 i ABSTRAK Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peran kepala desa serta selu ruh masyarakat. Desa yang maju dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan desanya guna menciptakan masyarakat yang sejahtera. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Rimbo Panjang. Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field Research), yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, obsevasi maupun laporan dalam bentuk dokumen dan data sekunder dengan mengadakan studi pustaka (library research) berupa al-Qur’an, al-Hadits, pendapat para ulama, peraturan perundangundangan, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya. Data-data yang didapat diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang dalam pembahan. Kemudian dianalisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yang menghasilkan metode induktif yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa Rimbo Panjang dalam pelaksanaan pembangunan secara umum masih kurang optimal dan kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Serta kurang transparan dan kurang menggerakkan partisipasi masyarakat. Tinjauan Fiqih Siyasah dan Undang-Undang Desa yaitu dalam tinjauan Fiqih Siyasah pemimpin yang krang amanah dan kurang bertanggung jawab. Dalam tinjauan Undang-Undang Desa Kepala desa Rimbo Panjang kurang menerapkan asas transparansi dan kurang mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif sehingga peran Kepala Desa Rimbo Panjang dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa. Kata Kunci : Kepala Desa, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Fiqih Siyasah