RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN DAN SIYASAH DUSTURIYAH

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memutus inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain menjadi putusan monumental yang pertama kali memutus suatu perkara pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi, putusan tersebut juga memuat sejumlah ketidakjelasan pada konstruksi pertimbangan hakim hingga amar putusan yang kemudian berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang lebih luas dalam pelaksanaannya. Potensi persoalan tersebut antara lain impunitas konstitusional atas keberlakuan UU Cipta Kerja, penafsiran majemuk terhadap makna strategis dan berdampak luas atas segala tindakan atau kebijakan yang ditangguhkan akibat putusan tersebut, hingga kegamangan dalam pelaksanaan putusan akibat adanya ketidakharmonisan serta ketidakjelasan pada pertimbangan hakim serta amar Putusan MK tersebut. Rumusan masalah yang diangkat adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020? 2) Bagaimana analisis yuridis terhadap klausul inkonstitusional bersyarat dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020? 3) Bagaimana konstruksi ideal pelaksanaan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam tinjauan hukum ketatanegaraan dan siyasah dusturiyah? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan serta pendekatan perbandingan (comparrative approach). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen yang berupa bahan-bahan atau dokumen hukum. Teknik analisis bahan hukum menggunakan pendalaman atas konstruksi hukum terhadap dokumen-dokumen serta seluruh sumber bahan hukum terkait dan menarik kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan bahan hukum, peneliti menggunakan triangulasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1) Mahkamah Konstitusi dalam mengonstruksikan pertimbangan hukum hingga poin-poin pada amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 justru membuka ruang penafsiran yang lebar bagi berbagai elemen yang terdampak akibat putusan tersebut. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak selaras secara konstruksional dengan pemikiran historis putusan-putusan inkonstitusional bersyarat terdahulu yang salah satu karakteristiknya adalah melindungi kepentingan/hak seluruh pihak dan menjamin kepastian hukum. 3) Dari perspektif hukum ketatanegaraan, UU Cipta Kerja tetap memiliki kekuatan hukum dan berlaku sampai dilakukan perbaikan secara formil dan otomatis beserta materi di dalamnya. Kemudian, peraturan pelaksana dalam bentuk apapun yang berdampak luas harus ditangguhkan sembari menunggu perubahan terhadap UU P3 dan UU Cipta Kerja secara berkelanjutan. Dari tinjauan siyasah dusturiyah, pelaksanaan putusan a quo sepenuhnya disandarkan pada penguasa agar pemberlakuan UU Cipta Kerja tidak berpotensi mencerabut hak-hak rakyat dan sarat ketidakadilan