Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia: Reformulasi Kebijakan Aborsi Akibat Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia

The purpose of this paper is to compare the provisions regarding abortion of pregnancies resulting from rape according to the law in Indonesia and Malaysia, to obtain an overview to reformulate legal rules regarding abortion of pregnancies due to rape in Indonesia which are seen as defiance of the right to life. The method in this research is normative juridical research with statutory and comparative approaches and using primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that the law in Indonesia legalizes abortion as a result of rape followed by certain conditions. In contrast to Malaysia, which does not strictly state the permissibility of abortion as a result of rape in its statutory regulations, however, in practice, abortion, for this reason, may be carried out when there are indications of serious, dangerous trauma based on the assessment of a doctor or a team of competent doctors. On the other hand, in Indonesia, the reason for abortion as a result of rape is legalized in the provisions of the Health Law with several conditions regulated in the Government Regulation on Reproductive Health. Therefore, the legalization of abortion for pregnancies resulting from the criminal act of rape needs to be reformulated concerning human rights.Tujuan penulisan ini adalah memperbandingkan antara ketentuan tentang aborsi atas kehamilan akibat perkosaan menurut hukum di Indonesia dan Malaysia, agar  diperoleh gambaran dalam rangka mereformulasi kaidah hukum tentang aborsi atas kehamilan akibat tindak pidana perkosaan yang ada di Indonesia yang dipandang sebagai pengangkangan  terhadap hak hidup. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan serta menggunakan   bahan hukum primer dan sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia melegalkan aborsi akibat perkosaan dengan diikuti oleh syarat-syarat tertentu. Berbeda dengan Malaysia yang tidak mencantumkan secara rigid kebolehan aborsi akibat perkosaan dalam peraturan perundang-undangannya., namun dalam implementasinya aborsi atas alasan ini dapat saja dilakukan manakala terdapat indikasi trauma berat yang  membahayakan berdasarkan penilaian dokter atau tim dokter yang kompeten. Sebaliknya di Indonesia, alasan aborsi akibat perkosaan dilegalkan dalam ketentuan UU Kesehatan dengan beberapa syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi. Oleh karena itu, pelegalan aborsi atas kehamilan akibat tindak pidana perkosaan perlu direformulasi sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia