INDUSTRI HALAL Harmonisasi Masyarakat Toleran

Kesadaran terhadap kehidupan beragama telah menjadi keseharian masyarakat Indonesia. Perlindungan terhadap hak konsumen Muslim telah dijamin dengan keluarnya UU No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Selain itu, profesionalisme pengelolaan sertifikasi halal juga ditunjukkan dengan beralihnya peran dari MUI kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH), yang merupakan sebuah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama. Komitmen pemerintah semakin diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan informasi-informasi yang lebih pasti dan juga transparansi bagi semua konsumen produk-produk halal sekaligus juga agar dapat mendorong pertumbuhan pasar dari industri halal yang ada di Indonesia. Tidak sedikit yang menganggap bahwa dengan keluarnya UU No.33 tahun 2014 akan menjadi penghambat para pengusaha dan memberi dampak yang negatif pada kondisi iklim usaha dan juga investasi yang ada di Indonesia, meskipun begitu banyak juga yang menyambut antusias mengingat potensi Muslim yang tidak bisa diaggap minoritas. Dalam perjalanannya, UU JPH justru mendorong Indonesia untuk dapat mengoptimalkan dan meningkatkan potensi pasar menuju pusat halal global. Selanjutnya, keuntungan lain yang didapat adalah adanya deviden yang terus meningkat dari perkiraan industri halal global, seperti pada industri makanan halal yang perkembangannya sangat pesat selama kurang lebih satu dekade terakhir. Dengan populasi terbesar nomor 4 dunia, dan sebagai negara dengan penduduk Muslim sebesar 87,2% pada tahun 2020, Indonesia telah menyusun arah pengembangan untuk penumbuhan Ekonomi Syariah sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bidang yang dikembangkan dalam masterplan Ekonomi Syariah mencakup makanan-minuman halal, fashion muslim, wisata halal, farmasi dan kosmetika halal, dan juga energi yang terbarukan (EBT) dalam rangka upaya mendukung terciptanya SDGs