TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PEMILIHAN CALON TUNGGAL KEPALA DAERAH DI INDONESIA (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Sragen 2020)

Pada tahun 2020, negara Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung dan serentak yang penyelenggaraannya digelar di 270 Daerah di Indonesia, yang dimana ada 25 Kabupaten maupun Kota termasuk di Kabupaten Sragen, dimana terdapat calon tunggal dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen dengan 1 paslon melawan kotak kosong. Berangkat dari hal tersebut penulis melakukan studi kasus di KPU Kabupaten Sragen, dengan dua fokus masalah yaitu, (1) Bagaimana Pelaksanaan Pemilukada Calon Tunggal di Kab. Sragen tahun 2020 (2) Bagaimana Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Pemilihan Calon Tunggal Kepala Daerah di Indonesia (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Sragen 2020). Jenis penelitian ini merupakan studi kasus (case study) dengan mencari data dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari beberapa sumber. Model penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, melalui tahap reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati dengan 1 (satu) pasang calon, yang dihadapkan pada pilihan untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon dengan memilih atau mencoblos kotak kosong. Dan berdasarkan pada maslahah mursalah proses pelaksanaan tersebut adalah demi kemaslahatan masyarakat dengan menjadikan legitimasi bagi Kepala Daerah yang terpilih dan menghindari adanya kekosongan jabatan yang berakibat tidak terpenuhinya hak-hak rakyat. Sesuai dengan pernyataan tokoh pemikiran politik Islam yaitu Imam Al-Mawardi didalam kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah menjelaskan bahwa mayoritas fuqaha (ahli fiqih) sepakat apabila dalam suatu pemilihan hanya terdapat satu calon (tidak ada pesaing) yang memenuhi persyaratan, maka pemilihan harus tetap dilaksanakan dengan cara meminta restu kepada masyarakat (kelompok pemilih) untuk memilih calon tersebut dan mengangkatnya menjadi pemimpin, jika tidak maka mereka dinyatakan berdosa