Penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita di media online Suarabaru.id

Perkembangan sistem demokrasi melahirkan berbagai kebijakan baru, diantaranya kebebasan pers. Dengan adanya kebebasan pers, ada sejumlah permasalahan berupa kritik terhadap operasional jurnalisme warga meliputi beberapa hal berkaitan dengan pengabdian etika jurnalistik, wartawan diwajibkan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. Tanpa kode etik jurnalistik sevagai acuan, bukan tidak mungkin akan terjadi praktik jurnalisme anarkis. Karena kode etik jurnalistik merupakam rambu-rambu tentang apa yang yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang yang seharusnya tidak dilakukan wartawan dalam menjalankan tugas-tugas profesinya. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan yaitu bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita di media online Suarabaru.id? Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi dari Krippendorff yang bertujuan untuk menganalisis berita pada media online Suarabaru.id. metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode dokumentasi. Sumber data primer yang penulis peroleh berupa artikel-artikel yang terdapat di media online suarabaru.id yaitu empat berita pada tanggal 1 sampai 7 Juli 2022. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah Suarabaru.id belum mengaplikasikan kode etik jurnalistik pada pasal 1 tentang menulis berita yang akurat dan berimbang. Sedangkan Suarabaru.id sudah mengaplikasikan kode jurnalistik pasal 2 wartawan menuliskan berita yang tidak aktual dan tidak jelas sumbernya, dan pasal 3 mengenai wartawan memasukkan opini ke dalam penulisan berita, pasal 4 tidak membuat berita bohong, pasal 5 mengenai tidak menyebutkan identitas kejahatan susila, pasal 6 tidak adanya penyalahgunaan profesi dan tidak menerima suap, pasal 8 mengenai tidak menulis berita berdasarkan prasangka terhadap seseorang, pasal 9 menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, pasal 10 wartawan segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat dan pasal 11 tentang melayani hak jawab dan hak koreksi