Analisis hukum Islam terhadap peraturan daerah nomor 8 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman berakohol di Kota Semarang

Ditemukan beberapa pasal yang bermasalah didalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang Dari penemuan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian studi pustaka untuk mengkajinya. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini penulis meneliti sumber-sumber data tertulis yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analisis dan metode content analysis. Pasal yang bermasalah didalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang, diantaranya pada pasal 4, 14, dan 18. Diperlukan adanya peninjauan kembali atau revisi pada pasal tersebut. Dan setelah disahkan perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, supaya pasal yang disahkan tersebut dapat diketahui dan dijalankan oleh masyarakat. Didalam Hukum Pidana Islam, dasar hukum minuman beralkohol termasuk dalam kategori Jarimah Hudud. Akan tetapi dalam kenyataannya, yang dipakai untuk menentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang adalah Jarimah Ta’zir. Sehingga dasar hukum dalam pembuatan Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai dengan kaidah Hukum Pidana Islam