Argumentasi hukum pengabulan dan penolakan dispensasi kawin di pengadilan agama muara teweh pascarevisi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam perubahannya adalah batas usia menikah untuk laki-laki dan perempuan masa 19 tahun bagi-bagi diri sendiri. Kemudiana pernikahannya itu sudah sangat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan sedangkan usia calon mampelai belum mencapai 19 tahun maka bisa mengajukan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan. Fokus penelitian ini adalah mengemukakan proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pandangan Hakim terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Adapun teknik analisis menggunakan analisis deskriftip dengan menggunakan teori maslahah, teori persamaan hukum, teori critical legal studies, teori kemanfaatan hukum, teori kepastian hukum dan teori hukum sebagai rekayasa sosial. Hasil analisis penelitian ini, yaitu (1) tahapan-tahapan pemeriksaan perkara dispensasi kawin Pengadilan Agama Muara Teweh melalui dua tahapan yaitu pendaftran dan persidangan. (2) Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh menyambut dengan baik dan mengapresiasi terhadap perubahan undang-undang perkawinan di Indonesia. (3) Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dalam proses memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin berpendoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak atau the best interests of the child sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. ABSTRACT Law No. 1 of 1974 on Marriage which was later revised into Law No. 16 of 2019 on Marriage in the subject of the change is the provision of the marriage age limit for men and women which is 19 years for both. Then if the marriage is very urgent to be held while the age of the bride and groom has not reached 19 years then can apply for marriage dispensation to the Court. The focus of this research is to present the process of examining the case of marital dispensation after the enactment of Marriage Law No. 16 of 2019 on Marriage, the judge's view on Law No. 16 of 2019 on Marriage and the consideration of judges in deciding the case for marriage dispensation application. This type of research is qualitative legal research using a juridical-empirical approach. The analysis techniques use deskriftip analysis using maslahah theory, legal equation theory, critical legal studies theory, legal benefit theory, legal certainty theory and legal theory as social engineering. The results of this research analysis, namely (1) the stages of examination of the case of marriage dispensation Muara Teweh Religious Court through two stages, namely registration and trial. (2) The Judge of Muara Teweh Religious Court welcomes and appreciates the change in marriage law in Indonesia. (3) Judges of the Muara Teweh Religious Court in the process of examining, adjudicating and deciding the case for the application for the dispensation of marriage guided to supreme court rules No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Dispensation of Marriage and considering the best interests of the child in accordance with the Child Protection Law and considering the facts in the trial