Sanksi liwāṭ dan musāḥaqah dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jināyāt perspektif hukum pidana Islam

Semakin berkembangnya zaman, akhir-akhir ini banyak terjadi penyimpangan seksual yang sedang marak di masyarakat yang dikenal dengan liwāṭ dan musāḥaqah. Perbuatan tersebut bertentangan dengan agama, norma susila, dan bertentangan dengan sunnatullah dan fitrah manusia (human nature). Pemerintah Aceh, membuat peraturan sebuah larangan mengenai hubungan sesama jenis yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Pasal 63 dan 64. Sanksi yang ditetapkan untuk pelaku liwāṭ dan musāḥaqah adalah ancaman hukuman paling banyak 100 kali cambuk atau denda 1.000 gram emas murni, atau penjara 100 bulan, hal itu disamakan dengan hukuman pelaku zina yang sudah dijelaskan di dalam penjelasan rancangan Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat. Untuk dapat memahami sanksi tersebut, maka diperlukan pemahaman secara mendalam mengenai sanksi di dalam Qanun Aceh dan hukum pidana Islam. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana perumusan liwāṭ dan musāḥaqah dalam Pasal 63 dan 64 Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat? 2) Bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang sanksi liwāṭ dan musāḥaqah dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat? Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau doktrinal, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data Primer berupa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sedangkan bahan hukum sekunder dan tersiernya berupa jurnal hukum, buku-buku, kamus dan ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan pembahasan liwāṭ dan musāḥaqah. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sanksi liwāṭ dan musāḥaqah yaitu hukuman ta’zir yang dijadikan pegangan yaitu hukum cambuk. Karena ‘uqūbat cambuk lebih efektif dibanding dengan hukuman yang lain. Hukuman ta’zir yang didapat maksimalnya yaitu ḥadd zina. Penentuan hukum cambuk yang tertera dalam Pasal 73 Ayat (3), dianggap lebih efektif. Menurut hukum pidana Islam, hal ini cenderung kepada pendapat Imam Asy-Syafi’i. hal ini selaras dengan orang Aceh yang mayoritas mengikuti madzhab Imam Asy-Syafi’i