Analisis hukum pidana Islam tentang tindak pidana penebangan pohon tanpa izin: studi putusan pengadilan Negeri Sumenep nomor 815 K/Pid Sus-LH/2017

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Penebangan Pohon Tanpa Izin dalam Putusan Nomor 815 K/PID.SUS-LH/2017. Serta Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa izin dalam Putusan Nomor 815 K/PID.SUS-LH/2017. Dalam penelitian ini Teknik yang digunakan ialah dengan menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji dokumen sebagai penelitian yang utama. Penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif dan menggunakan pendekatan secara deskriptif analisis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 815 k/Pid.Sus-LH/2017. Sedangkan bahan hukum lainnya penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa dengan kajian-kajian pustaka serta beberapa karya tulis yang dianggap mempunyai persamaan dalam permasalahan tentang Tindak pidana Pencegahan dan Perusakan hutan dan mengenai llegal logging yang mana kemudian dianalisis dengan Teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk menjadi bahan analisis khusus dalam Hukum Pidana Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini dengan menggunakan asas disparitas yang mana asas ini digunakan oleh hakim dengan melihat beberapa hal yang meringankan terhadap terdakwa dengan memutuskan pidana penjara selama 6 bulan dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) yang mana putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dalam hukum islam tindak pidana penebangan pohon tanpa izin ini belum mempunyai hukuman yang ditetapkan maka dari itu tindak pidana ini termasuk dalam jarimah ta’zir, yang mana jarimah ta’zir ini hukumannya diputuskan oleh seorang hakim atau qodhi. Direkomendasikan kepada pihak perhutani untuk bersosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk memberikan edukasi agar masyarakat bisa mengerti hukum yang berlaku, serta diharapkan kepada masyarakat sekitar agar bisa memahami hukum yang berlaku untuk menjaga alam sekitar menjadi lebih baik lagi