Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Larangan Kepemilikan Tanah bagi Warga Negara Indonesia Nonpribumi untuk Keturunan Arab di Daerah Istimewa Yogyakarta

For non- Indigenous Indonesian citizens of Arab descent, to have land rights until now is still based on the Instruction of the Deputy Governor of DIY Number K.898/I/A/1975. Based on these provisions, non-native Indonesian citizens of Arab descent cannot have land rights, and if the descendants of Indonesian citizens who have owned property rights prior to the issuance of the Instruction of the Deputy Governor of DIY Number K.898/I/A/1975, are required to relinquish their property rights to the state for converted into other land rights. This is a form of discrimination and is against the principles of human rights.Bagi WNI non-pribumi keturunan Arab, untuk memiliki hak atas tanah hingga saat ini masih didasarkan oleh Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975. Berdasarkan ketentuan tersebut WNI non-pribumi keturunan Arab tidak bisa memiliki hak atas tanah, dan apabila WNI keturunan yang telah memiliki hak milik sebelum diterbitkan Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975, diwajibkan untuk melepas hak miliknya kepada negara untuk diubah menjadi hak atas tanah lainnya. Hal ini adalah suatu bentuk diskriminasi dan bertentangan dengan prinsip dalam HAM. Sampai saat ini Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975 masih berlaku dengan tujuan untuk melindungi warga pribumi walaupun hal ini tidak selaras dengan ketentuan di UUPA dimana Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Tolok ukur keadilan pada kebijakan ini pada pemikiran dan etika, yang mana bertumpu pada nilai nilai etis tentang keadilan menjadi penentu sebuah hukum