Tinjauan Yuridis Perang Udara Dalam Hukum Humaniter Internasional (Studi tentang Kasus Serangan Udara oleh Pasukan Koalisi Pimpinan Arab Saudi ke Yaman pada Januari 2022)

Perang dapat terjadi baik di darat, laut, maupun udara. Hukum humaniter internasional belum memiliki pengaturan yang secara spesifik mengatur tentang perang di udara, sedangkan udara sebagai media perang semakin sering digunakan karena keefektifannya, termasuk dalam perang yang terjadi di Yaman pada Januari 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perang di udara dalam hukum humaniter internasional serta untuk menganalisis kasus serangan udara oleh pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi ke Yaman pada Januari 2022 menurut hukum humaniter internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan logis serta menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hukum internasional dan hukum humaniter internasional memiliki ketentuan-ketentuan yang dapat diimplementasikan untuk mengatur perang di udara meskipun ketentuannya belum diatur secara khusus. Ketentuan tersebut secara umum dapat ditemukan dalam Konvensi-konvensi Den Haag 1907, Konvensi Chicago 1944, Konvensi-konvensi Jenewa 1949, Protokol II untuk Konvensi Senjata Konvensional Tertentu 1980, dan UNCLOS 1982. Serangan udara pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi ke fasilitas pusat penahanan di Saada, Yaman pada Januari 2022 bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (4) jo. Pasal 52 ayat (1) Protokol Tambahan I untuk Konvensi Jenewa 1949 mengenai larangan melakukan serangan tanpa pandang bulu (indiscriminate attack). Arab Saudi beserta negara-negara Teluk yang tergabung dalam pasukan koalisi dapat dikenai tanggung jawab negara secara kolektif dan secara individu, sedangkan komandan dari anggota militer pasukan koalisi Arab Saudi dapat dikenai tanggung jawab komando