Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Karena Perubahan Status Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 K/Pdt.Sus-Phi/2016)

Konstitusi sudah menjamin bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2) UUDNRI, Pasal 1601a KUHPerdata, Pasal 54 UU No. 13 Tahun 2003). Adanya perjanjian kerja maka terciptalah hubungan kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Namun ada kalanya hubungan itu berakhir akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Salah satu alasan yang digunakan untuk PHK terdapat dalam Pasal 163 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu akibat perubahan status badan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, kasus, historis, komparatif, dan konseptual, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data studi kepustakaan, data yang terkumpul disajikan dalam bentuk teks naratif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapati mekanisme PHK akibat perubahan status badan hukum perusahaan tetap mengacu pada UU Ketenagakerjaan, UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan peraturan terkait seperti Peraturan Daerah. PHK diawali dengan upaya musyawarah guna merundingkan masalah dan apabila tidak menghasilkan kesepakatan maka perselisihan tersebut dapat diajukan ke lembaga PPHI. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 96 K/Pdt.Sus-PHI/2016 belum sepenuhnya tepat dengan Pasal 163 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pada kasus tersebut perhitungan kompensasi uang pesangon masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak adanya uang pisah