Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

ADE SARASTYA DINI, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Piana Pencucian Uang, Komisi Pembimbing, Ketua Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H dan anggota Dr. Dwi Hapsari Retnaningrum, S.H., M.H. Notaris merupakan jabatan yang dapat dimiliki seseorang setelah mendapatkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta telah melakukan sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mewajibkan Notaris untuk patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, serta menurut sumpah jabatan yang telah diucapkannya, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya, namun dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris diberikan mandat oleh Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-undang no 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Pihak Pelapor yang wajib melaporkan adanya transaksi uang mencurigakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran notaris dalam mengungkap transaksi yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan menganalisis perlindungan hukum yang didapatkan notaris selaku pihak pelapor sehubungan dengan kewajibannya untuk merahasiakan informasi dan data klien bersamaan dengan kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan antara lain sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ditemukan bahwa Peranan Notaris dalam mengungkap transaksi yang berindikasi tindak pidana pencucian uang adalah Notaris sebagai Whistleblower yang berperan sebagai saksi pelapor, yaitu pengungkap fakta yang melaporkan dan secara langsung mengetahui, melihat dan mengalami sendiri bahwa telah, sedang atau akan terjadinya suatu tindak pidana yang dengan demikian secara aktif melaporkannya pada aparat hukum yang berwenang. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh Notaris selaku pihak pelapor sehubungan dengan kewajibannya untuk merahasiakan informasi dan data klien bersamaan dengan kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan yakni Perlindungan yang bersifat Prosedural yaitu dengan dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris, Perlindungan yang bersifat Formal yaitu Perlindungan dari jaminan Undang-undang, dan Perlindungan yang bersifat khusus yaitu Perlindungan yang diberikan oleh Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbentuk Perlindungan atas keamanan pribadi dan ancaman fisik dan mental