PROSEDUR KEBIJAKAN DAN KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI DALAM PEMBERIAN KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG

Penelitianinibertujuanuntukmengetahuiprosedurkebijakan dan kelengkapanberkasadministrasidalampenyelesaianpengurangan PBB sehinggadiketahuipajakterutangnya. Jenisdan sumber data yang digunakanberupa data primer dan data sekunder. Metodepengumpulan data yang digunakanyaitustudipustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa yang digunakanyaitumetodedeskriptifkualitatif. Hasil PenelitianinimenjelaskanbahwaPerwaliNomor 5 Tahun 2020 yang berkaitandengankriteria dan besaranpengurangantelahdisesuaikandengankeadaanperekonomian Kota Palembang saatini. Namun, informasimengenaikebijakan, prosedur dan persyaratanadministrasinyabelumbanyakdiketahui oleh wajibpajaksehinggaterjadikesalahandalammelengkapiberkas dan ketidaktahuanwajibpajakmengenaiprosedurpermohonanpengurangan PBB, makapentingnyadilakukansosialisasi dan Updateinformasipengurangan PBB supayadiketahui oleh wajibpajakdengancepat dan akurat. Standard Operating Procedures yang adasudahjelas dan lebihefektiftetapidalampenerapannyaterdapatpetugas yang tidakmelakukantugasberdasarkanJob descriptionnyasertaadanyaperbedaanwaktudalampenyelesaianpengurangan PBB dikarenakangagalnyapetugasloketdalammemverifikasiberkasyang tidaklengkapatauditolaksehinggasampai pada tahappemberianpersentasesehinggamengakibatkanterjadinyapenumpukanberkas. Berdasarkankondisitersebutpenulismenyarankanharus dilakukannyaperubahanatas SOP yang didasarkan pada prosedur dan ditingkatkannyapengawasanatas SPIP