Pengantar Redaksi

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan memberikan energi yang berlimpah kepada kita semua. Akhirnya, Administrtatio kembali menjumpai sidang pembaca yang budiman di Volume 13 Nomor 2 tahun 2022 dengan menyajikan 7 artikel yang ditulis oleh para akademiksi dan peneliti lintas institusi. Artikel pertama ditulis oleh Wildan Ahmil Kautsar, Ai Siti Farida, dan Khaerul Umam yang menganalisis bagaimana pemenuhan tujuan dari kebijakan penanaman modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terhadap salah satu BUMDnya yaitu PD Sindangkasih Multi Usaha. Hal penting dari temuan dari riset ini menunjukkan bahwa tujuan penyertaan modal sebagaimana diatur dalam peraturan penyertaan modal telah tercapai, namun diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk menentukan apakah perlu adanya kebijakan penanaman modal kembali atau tidak. Untuk lebih lanjut diperlukan penelitian yang meneliti melalui perspektif studi kelayakan bisnis untuk mengetahui secara lebih mendalam kondisi dari BUMD tersebut. Artikel kedua ditulis oleh Jerry Indrawan, Restu Rahmawati, Anwar Ilmar, Putrawan Yuliandri, Dede Suprayitno, Muhammad Kamil Ghiffary Abdurrahman yang melihat bagaimana mekanisme pembubaran partai politik secara umum berdasarkan UU Partai Politik. Namun, secara khusus penulis akan membahas pembubaran partai politik jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Membubarkan parpol memang tidak seperti membalikkan telapak tangan, alias aturan yang mengaturnya cukup rumit dan sangat prosedural. Namun, bukan berarti membubarkan partai politik, dengan alasan korupsi misalnya, menjadi terhambat masalah regulasi. Demokrasi adalah persoalan kedaulatan rakyat, di mana pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Parpol adalah bagian dari pewujudan demokrasi modern yang dikenal dengan demokrasi perwakilan, karena rakyat tidak mungkin menjalankan praktek demokrasi secara langsung. Dengan demikian, jika ada masalah dengan parpol, maka rakyat sebagai pemegang mandat tertinggi harusnya punya kekuatan (power) untuk membubarkannya. MK sebagai penafsir utama dan satu-satunya dari konstitusi sebaiknya tidak hanya berpedoman pada regulasi baku yang ada di lembaran-lembaran negara, tetapi memberikan penafsiran substantif bahwa memang ada masalah terhadap parpol. Selanjutnya, artikel ketiga ditulis Nadiah Nur Hana dan Arimurti Kriswibowo yang menganalisis keberlanjutan program CSR PT. Pertamina Gas pengelolaan sampah organik dengan penggunaan BSF di Desa Penatarsewu, Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CSR PT. Pertamina Gas pengelolaan sampah organik dengan BSF dari enam aspek keberlanjutan pengelolaan sampah terdapat tiga aspek menunjukkan hasil yang cukup baik diantaranya aspek teknis pengelolaan, aspek kelembagaan terdapat lembaga yang berperan dalam kegiatan program, dan lingkungan desa yang bersih. Meskipun begitu, diperlukan peninjauan dan pembenahan kembali terhadap aspek-aspek lainnya agar program dapat berimplikasi kepada masyarakat dan lingkungan di wilayah Desa Penatarsewu. Artikel keempat ditulis Ari Darmastuti, Khairunnusa Simbolon, Astiwi Inayah yang mencoba menganalisis perbandingan kebijakan aktor subnasional dalam penanganan pandemi Covid-19 oleh negara ASEAN-5. Dengan menggunakan analisis pada aktor subnasional, penelitian ini menemukan bahwa aktor subnasional yang menjadi objek kajian menerapkan kebijakan yang berbeda-beda, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, dukungan aktor-aktor, dan kondisi penyebaran virus covid-19. Kesamaan yang dimiliki oleh negara anggota ASEAN-5 dalam penanganan pandeminya adalah kebijakan yang tersentralisir dan digeneralisir, dimana pengambilan kebijakan berada di pemerintah nasional. Hasil analisis menunjukkan, kebijakan tersebut bisa berhasil di negara dengan populasi dan luar kecil seperti Vietnam. Namun, negara besar seperti Malaysia, Indonesia, Thailand dan Filipina, kebijakan yang dikeluarkan oleh aktor subnasional justru lebih efektif dalam menangani pandemi, karena kemudahan aksesibilitas dan pemahaman terhadap permasalahan masyarakat daerahnya   Artikel kelima ditulis oleh Erna Rochana, Ani Agus Puspawati, Vina Karmilasari, dan Damar Wibisono yang menganalisis peran Civil Society (Indonesian Islamic Business Forum) dalam pemulihan ekonomi pasca bencana tsunami Selat Sunda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pascabencana tsunami Selat Sunda yang dilakukan IIBF melibatkan dua mitra, yaitu: mitra binaan (warga terdampak) dan mitra “stakeholder”. Melalui kolaborasi stakeholder, muncul kebersamaan dalam menghadapi berbagai permasalahan, berbagai risiko, pemenuhan kebutuhan sumber daya, serta tanggung jawab dan balas jasa yang diharapkan oleh masing-masing anggota kelompok. Tata kelola pemerintah kolaboratif menjadi penting dan dibutuhkan untuk menangani berbagai masalah yang terjadi akibat dari bencana. Artikel keenam ditulis Kristian Widya Wicaksono dan Thesalonica Angeline Lesmana yang menulis mengenai kekuatan hubungan antara Public Service Motivation (PSM) dengan Public Sector Innovation (PSI). Para peneliti memutuskan untuk melaksanakan riset ini di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung. Hal ini dilatarbelakangi gejala masalah dalam Disdukcapil yang menunjukan bahwa ASN di Lembaga tersebut memperlakukan pengguna layanan secara berbeda karena alasan kolusi dan juga memperoleh imbalan yang tidak semestinya dari pengguna layanan tersebut. Berangkat dari latar belakang ini, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah menentukan kekuatan hubungan antara variabel PSM dan PSI di Disdukcapil Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang jenisnya adalah non-ekpreimental yakni survei. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang berada di interval koofisien yang kuat. Akan tetapi, besarnya pengaruh PSM terhadap PSI hanya 32,3% saja, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti melalui riset ini. Artikel terakhir ditulis oleh Definitif Endrina Kartini Mendrofa dan Efriza yang mengulas soal personalisasi politik dalam partai. Dari hasil penelitian ditemukan, partai-partai politik di Indonesia cenderung dalam situasi personalisasi, dalam bentuknya tokoh amat sentral menjadi penentu bagi partai. Oleh sebab itu, keberadaan figur ini akan menimbulkan ketergantungan yang sangat kuat dari partai terhadap sosok sentral tersebut. Kami terus berusaha melakukan perbaikan di tengah banyak kekurangan yang harus dibenahi. Redaksi berharap upaya perbaikan dan peningkatan kualitas terbitan ini kian meneguhkan langkah Jurnal Administratio untuk tetap konsisten berperan sebagai media publikasi gagasan-gagasan dan kajian ilmiah di bidang administrasi publik dan pembangunan.   Salam   Tim Redaks