KEWENAGAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH PADA MASYRAKAT DI DESA MAMPAI KECAMATAN KAPUAS MURUNG KABUPATEN KAPUAS

-Sengketa  Tanah selalu mewarnai setiap kepemilikan tanah  pada masyarakat yang terjadi di Kabupaten Kapuas, baik itu sengketa yang terjadi Antar Inddividu, Antra Masyarakat Maupun Masyarakat dengan pihak perusahan sehingga perlu penyelesaian untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan.   Demikian juga hal dengan sengketa tanah yang terjadi di Desa Mampai.  Dalam Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa : “dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa”. Hal demikian juga terdapat dalam pasal 15 Ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 inilah yang menjadi dasar kewenangan Kepala Desa  dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah yang terjadi di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas. Adapun Proses dalam Penyelesaian sengketa tanah di Desa mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Adalah melalui Mediasi. Mediasi dengan beberapa tahapan, pra mediasi, tahap pemanggilan, tahap mediasi, tahap mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa, tahap membuat kesepakatan antar para pihak yang bersengketa, tahap perundingan dan yang terakhir pengambilan keputusan. Hasil keputusan mediasi di buatkan Surat Pernyataaan Tanah (SPT) Sebagai Bukti Peryataan tanah yang dimiliki