TELAAH KRITIS TERHADAP PRAPERADILAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAM SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 21/PPU-XII/2014 DALAM PERSPEKTIF PERADILAN PIDANA

The principal thing which is progress in the provisions of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code which has been in effect since December 31, 1981 until now, namely the existence of a pretrial institution is regulated in chapter X articles 77 to article 83, but in this provision there is no mention of authority. The pretrial judge determines whether the determination of a suspect is legal by the investigator, although the minimum parameter of 2 (two) pieces of evidence is the keyword in determining the suspect, but at least 2 (two) pieces of evidence are not independent parameters. Because the acquisition is also influenced by other factors on which it is based. Therefore, the acquisition of these factors also affects the validity of the acquisition of at least 2 (two) pieces of evidence which will have a final impact on the validity of the determination of the suspect by the investigator. In connection with the task of trying judges as the main actors of judicial power in Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, that judges have obligations including: obliged to explore, follow and understand legal values ​​and a sense of justice that lives in Public. So the judge in pretrial cases has the authority to examine (assess) the performance of the results of the investigation from the investigator, that is, everything that underlies and occurs in the investigation will also have an influence on the determination of the suspect, as the main orientation of the investigation. Therefore, everything that underlies and occurs in the investigation process that has an impact on the determination of the suspect is taken into account in determining the validity of the determination of the suspect based on the nature of pretrial, namely as a form of supervision and objection mechanism to the law enforcement process which is closely related to the guarantee of the protection of human rights in From the perspective of criminal justice, the renewal of the Criminal Procedure Code must explicitly include the authority of pretrial judges in determining whether the status of a suspect is legal by investigators.Hal prinsif yang merupakan kemajuan dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berlaku sejak tanggal 31 desember 1981 sampai sekarang, yaitu adanya Lembaga praperadilan diatur didalam bab X pasal 77 sampai dengan pasal 83,namun dalam ketentuan tersebut tidak ada menyebutkan mengenai wewenang hakim praperadilan menetapkan sah tidaknya penetapan tersangka oleh penyidik, walaupun parameter minimal 2 (dua) alat bukti merupakan kata kunci dalam penetapan tersangka, akan tetapi minimal 2 (dua) alat bukti itu bukan merupakan parameter yang independent. Karena perolehannya dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain yang menjadi dasarnya. Oleh karena itu perolehan faktor-faktor tersebut juga turut mempengaruhi sah tidaknya perolehan minimal 2 (dua) alat bukti yang akan memberikan dampak akhir pada sah tidaknya penetapan tersangka oleh penyidik. Berkaitan dengan tugas mengadili hakim sebagai pelaku utama kekuasaan kehakiman dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim memiliki kewajiban diantaranya : wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka hakim dalam perkara praperadilan berwenang menguji (menilai) kinerja hasil penyidikan dari penyidik, yaitu terhadap segala sesuatu yang mendasari dan terjadi dalam penyidikan akan turut memberikan pengaruh terhadap penetapan tersangka, sebagai orientasi utama dari adanya penyidikan. Karena itu segala sesuatu yang mendasari dan terjadi pada proses penyidikan yang berdampak pada penetapan tersangka ikut dipertimbangkan dalam menentukan sah tidaknya penetapan tersangka dengan berpedoman pada hakikat praperadilan yaitu sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif peradilan pidana, maka pembaharuan KUHAP secara tegas harus menyisipkan kewenangan hakim praperadilan dalam menetapkan sah tidaknya status tersangka oleh penyidi