PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Padang)

ABSTRAK Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sehingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau saat korban tidak menghendaki dan/atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya. Kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi umumnya pada perempuan pada saat ini marak terjadi. Pada tahun 2020 survei kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi menyebutkan 77% adanya kekerasan seksual di kampus, 63% tidak melaporkan kasus yang diketahui oleh pihak kampus. Pada tahun 2021 terdapat kasus kekerasan seksual sebanyak 2.500 kasus dan jumlah tersebut telah melampaui jumlah di tahun 2020 sebanyak 2.400 kasus. Dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual adanya tempat untuk membantu menangani permasalahan tindak pidana kekerasan seksual yaitu Lembaga Bantuan Hukum. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 1.Bagaimana peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan advokasi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi 2.Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga bantuan hukum dalam memberikan advokasi terhadap korban tindak pidana kekerasan di lingkup perguruan tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis (Empiris) yaitu penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa peran lembaga bantuan hukum sebagai tempat perlindungan, tempat pengaduan, tempat penyuluhan mengenai hukum dalam memberikan pendampingan kepada korban, baik itu pendampingan secara proses persidangan ataupun proses pemulihan korban. Lembaga bantuan hukum juga memiliki kendala yaitu pada saat memberikan advokasi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual mendapatkan intervensi atau ancaman dari pihak kampus, lembaga bantuan hukum dipersulit dalam mendapatkan akses data yang bersangkutan. Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum, Advokasi, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perguruan Tingg