Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Ditinjau dari Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Abstrak Dewasa ini, persoalan penyidikanitindak pidana pencucianauang atau money laundering diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentangaPencegahan dan PemberantasanaTindak Pidana PencucianaUang. Dalam Pasal 74 dan penjelasannya di UU tersebut disebutkan enam lembaga yang kemudian diberi wewenang untuk turut menindaklanjuti penangananaTPPU dari tindak pidana asal. Atas wewenang tersebut timbullah kesulitan dalam penyidikan ketika adanya ketentuan yang membatasi wewenang penyidik untuk melakukannya. Untuk itu, diperlukan solusi dengan adanya gagasan yang lebih efektif untuk menjamin terlaksananya penyidikan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagai salah satu cara penegakan hukum di Indonesia. Pasca putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021, terjadi pergeseran konsep penyidikan TPPU di Indonesia yang membuka ruang untuk hadirnya konsep parallel investigation yang mana seluruh penyidik tindak pidana asal diperbolehkan guna turut melaksanakan penyidikan TPPU. Dengan demikian, penulis akan melakukan analisis terkait dengan konsep yang efektif terhadap penyidikan TPPU. Kata kunci: kewenangan, parallel investigation, pencucian uang, solusi, tindak pidana asal.   Abstract Currently,athe problem of investigating money laundering crime is regulatedain Law Number 8 of 2010 concerningaThe Preventionaand Eradication of The Crime of Money Laundering. In Article 74 and its explanation in the law, it is stated that six institutions are then given the authority to take part in following up on the handling of money laundering offences from predicate crimes. With this authority, difficulties arise in the investigation when there are provisions that limit the investigator’s authority to do so. For this reason, a solution is needed with a more effective idea to ensure a fast, simple and low-cost investigation as a way of law enforcement in Indonesia. After theadecision of the ConstitutionalaCourt No. 15/PUU-XIX/2021,athere hasabeen a shift in theaconcept of money laundering offenses investigation in Indonesia, which opens up space for the existence of a parallel investigation concept in which all predicate crime investigators are allowed to participate in money launderingainvestigations. Thus, the author will conduct an analysis related to the concept of being effective against money laundering offenses investigations. Keywords: authority, money laundering, parallel investigation, predicate crime, solution