KEABSAHAN IKATAN JUAL BELI YANG DIDASARI AKTA KUASA MENJUAL HARTA BERSAMA YANG DITANDATANGANI TIDAK DIHADAPAN NOTARIS DAN DILUAR WILAYAH INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 69/PDT.G/2019/PN.SDA JUNCTO PUTUSAN NOMOR 131/PDT/2020/PT.SBY)

Dalam proses jual beli tanah di Indonesia mengacu pada peraturan PP nomor 24 tahun 1997, dimana peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan di BPN jika dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat PPAT. Undang-undang hanya mengatur tentag kewajiban penjual dan pembeli membuat Akta Jual Beli di PPAT tanpa mengatur ketentuan tentang surat kuasa menjual tanah dan bangunan. Di Indonesia banyak terjadi penjualan tanah dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut secara sah. Banyak terjadi penjualan tanah tanpa diketahui atau persetujuan oleh orang yang memiliki hak atas tanah tersebut. Dalam UU Perkawinan mengatur secara jelas bahwa suami/istri dalam menjual harta bersama harus mendapat persetujuan menjual dari pasangan suami/istri, tanpa mengatur bagaimana bentuk perssetujuan tersebut harus dibuat. Hal ini yang menjadi celah sumber masalah hukum yang terjadi dalam jual beli tanah. Ketentuan penggunaan perlunya Akta Autentik hendaknya di atur mulai dari pembuatan Surat Kuasa Menjual sehingga kasus penjualan oleh orang yang tidak berhak atas tanah tidak terjadi lagi di Indonesia, sehingga melindungi pihak pembeli dan pihak pemilik sah hak atas tanah tersebut. Notaris dan PPAT yang menjadi pejabat negara yang mempunyai kewenangan untuk membuat suatu akta autentik juga sering kali lalai dalam menjalankan kewajibannya sesuai UUJN dalam pembuatan akta autentik. Padahal ketentuan akta autentik itu dibuat untuk meminimalkan sengketa antara pemilih hak atas tanah dan pembeli. Kata Kunci : kuasa menjual harta bersama, peralihan hak atas tanah, akta autenti