Komparasi Kewenangan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensil: Antara Indonesia Dengan Amerika

Each country is unique in running its system of government. One of these uniqueness is related to the executive's authority in the formation of laws, where even though the State both uses a presidential system of government, there are differences in authority. This difference can be seen in Indonesia and America, where even though these countries both use a presidential system of government, there are differences in executive authority. In order to understand the ratio legis, there are differences, even though the 2 (two) countries both use presidential government systems, this research was conducted. The formulation of the problems in this study are 1) the characteristics of the presidential government system and 2) the authority of the president as an executive in the formation of laws in the presidential system in Indonesia and the United States. This research is a legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach.Setiap Negara memiliki keunikan dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Salah satu keunikan tersebut adalah berkaitan dengan Kewenangan eksekutif dalam pembentukan undang-undang, dimana meskipun Negara tersebut sama-sama menggunakan sistem pemerintahan presidensil, akan tetapi terdapat perbedaan kewenangan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada Negara Indonesia dan Amerika, dimana meskipun Negara ini sama-sama menggunakan sistem pemerintahan presidensil, namun terdapat perbedaan kewenangan eksekutifnya. Dalam rangka memahami ratio legis adanya perbedaan, meskipun 2 (dua) Negara tersebut sama-sama menggunakan sistem pemerintahan presidensil, maka penelitian ini dilakukan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Karakteristik sistem pemerintahan presidensiil dan 2) Wewenang Presiden sebagai eksekutif dalam pembentukan undang-undang pada sistem presidensiil di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini adalah peneltiain hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparasi (comparative approach)