Kepastian Hukum Surat Keterangan Waris Sebagai Persyaratan Pengambilan Jaminan Kredit

Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis kepastian hukum surat keterangan waris yang dibuat menurut penggolongan penduduk sebagai persyaratan pengambilan jaminan kredit. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif.  Adanya ketentuan penggolongan penduduk seperti ketentuan Pasal 131 dan 163 Indische Staatregeling tidak dapat memberikan kepastian hukum dalam pembuatan keterangan waris yang digunakan sebagai syarat pengambilan jaminan kredit, karena dalam praktiknya ada pihak bank yang meminta surat keterangan waris harus dibuat oleh Notaris, walaupun yang bersangkutan termasuk golongan pribumi. Sebenarnya Pasal 15 ayat (1) UUJN 2014 tidak secara jelas menyebutkan kewenangan Notaris untuk membuat surat keterangan waris, namun  pihak bank lebih memilih surat keterangan waris harus dibuat oleh Notaris, dengan pertimbangan karena surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris lebih memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Hal ini karena setiap akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan material. Perlu diperhatikan bahwa setelah Indonesia Merdeka, mestinya praktik pembuatan surat keterangan waris berdasarkan golongan pendudukan tidak perlu ada lagi, karena hal tersebut bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2008, karena hal tersebut merupakan tindakan dikriminatif sekaligus rasialis, dan melanggar prinsip-prinsip Hak Azasi Manusia. Dengan demikian, aturan hukum dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris yang masih harus berdasarkan etnis dan institusi yang membuatnya berbeda harus segera diakhiri, di samping itu tidak ada akibat hukum apapun dengan adanya pembedaan bukti ahli waris berdasarkan etnis ini.The purpose of writing is to analyze the legal certainty of inheritance certificate made according to the classification of the population as a requirement to collect credit guarantees. The method used in writing is a qualitative method with a normative approach. The existence of the provisions of classification of the population as the provisions of Article 131 and 163 Indische Staatregeling can not provide legal certainty in the manufacture of inheritance information used as a condition of collateral credit collection, because in practice there is a bank requesting an inheritance certificate must be made by Notary, although the concerned group indigenous. Actually, Article 15 paragraph (1) of the Notary’s Office Law 2014 does not clearly mention the authority of Notary to make an inheritance certificate, but the bank prefers certificate of inheritance must be made by Notary, in consideration because the certificate of inheritance made by Notary has more strong evidentiary power. This is because every deed made by a Notary has external, formal and material authentication power. It should be noted that after Indonesia Merdeka, the practice of making an inheritance certificate based on occupation class need not exist anymore, because it is contradictory to Law Number 40 Year 2008, because it is a criminal act as well as racist, and violates the principles of Human Rights. Thus, the rule of law in the production of evidence as heirs that still have to be based on ethnicity and the institutions that make it different must be immediately terminated, in addition there is no legal consequence whatsoever with the existence of the heterogeneity of the evidence of this ethnic heir