Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau

Menurut Penjelasan UU No. 7 Tahun 1974 Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan. Dari data yang ditangani Polda Riau tersebut, kasus judi yang paling banyak diungkap adalah judi dengan kedok gelandang permainan anak-anak, yang di dalam praktiknya justru dimainkan orang dewasa dan mengandung unsur hadiah. Namun demikian, walaupun telah beberapa di antaranya ditangani oleh Penyidik Polda Riau, di tengah masyarakat masih kita jumpai beberapa permainan di mall yang dapat dikualifikasi sebagai judi namun terhadap tenpat-tempat tersebut seakan tidak tersentuh hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum atas kasus perjudian berkedok permainan anak-anak di pusat perbelanjaan di Kota Pekanbaru belum optimal. Dalam melakukan penegakan hukum, penegak hukum dalam hal ini penyidik berhadapan dengan kendala adanya perbedaan penafsiran judi dengan Jaksa Penuntut Umum dan  tidak kongkretnya pengaturan judi dalam KUHP.Abstract According to the Explanation of Law No. 7 of 1974 Gambling is one of the ailments of a society that is united with evil. From the data handled by the Riau Regional Police, the most revealed gambling case is gambling under the guise of a children's play midfielder, which in practice is played by adults and contains elements of gifts. However, although some of them have been handled by Riau Regional Police Investigators, in the midst of the community we still encounter several games at the mall that can be qualified as gambling but towards those places as if they were untouched by law. This study concluded that law enforcement in the case of gambling under the guise of children's games in shopping centers in Pekanbaru City was not optimal. In carrying out law enforcement, law enforcers in this case the investigator faced with the constraints of differences in the interpretation of gambling with the Public Prosecutor and the lack of concrete gambling arrangements in the Criminal Code