PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK TERHADAP TIKTOKER SERTA HAMBATANNYA DI INDONESIA

TikTok is a video sharing application originating from China with a parent company called ByteDance and is widely used to share short videos. TikTok users who make videos are usually called Content Creators or better known as TikToker. The income earned by Tiktoker is mostly obtained from endorsements and Pay Out Coins are of concern to the government in the field of taxation because of the enormous amount of income received by Tiktoker. In addtiotn, the government is currently maximizing tax revenue in the digital tax. The problem that arises is if Tiktoker chooses to the Net Income Calculation Norm in fulfilling its tax obligations. Tax officials classify Tiktoker as an art worker which is included in the Business Field Classification number 90002 as regulated in Attachment I to the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-17/PJ/2015 about Norms for Calculation of Net Income. However, within the scope of art workers, it does not specifically mention Tiktoker or similar work. In addition, other things that will be discussed are tax evasion by Tiktoker and obstacles in the implementation of tax collection against Tiktoker. In conclusion, Tiktoker is classified in KLU 90002 as an art worker activity because art workers have the same characteristics as Tiktoker. Tiktoker who do not carry out their tax obligations are not necessarily said to be doing tax evasion because in practice tax officials still use persuasive methods and sanctions are given as a last resort. Obstacles in the implementation of tax collection on Tiktoker are the difficulty of identifying the subject and object of Tiktoke tax, the limitations of obtaining data, the application of Business Field Classification that is not uniform, and the lack of awareness and understanding by  Tiktoker about its tax obligations.TikTok merupakan aplikasi video sharing yang berasal dari China dengan induk perusahaan bernama ByteDance dan banyak digunakan untuk berbagi video pendek kepada seluruh pengguna aplikasi. Pengguna TikTok yang membuat video biasa disebut Content Creator atau yang lebih dikenal dengan sebutan TikToker. Penghasilan yang diperoleh Tiktoker sebagian besar diperoleh dari endorsement dan Pay Out Coins menjadi perhatian pemerintah dalam bidang perpajakan karena nominal uang yang diterima oleh Tiktoker sangat besar, ditambah pemerintah saat ini sedang memaksimalkan penerimaan pajak di bidang digital. Permasalahan yang timbul adalah Tiktoker yang memilih menggunakan pencatatan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Para petugas perpajakan menggolongkan Tiktoker sebagai kegiatan pekerja seni yang termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) nomor 90002 sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Namun, dalam ruang lingkup pekerja seni, tidak secara spesifik menyebutkan Tiktoker atau  pekerjaan sejenisnya. Selain itu hal yang dikaji lainnya adalah perlawanan pajak oleh Tiktoker dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak terhadap Tiktoker di lapangan. Sebagai kesimpulan, Tiktoker tergolong dalam KLU 90002 sebagai kegiatan pekerja seni karena pekerja seni memiliki karakteristik yang sama dengan Tiktoker. Tiktoker yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya belum tentu langsung dikatakan melakukan perlawanan pajak karena pada prakteknya para petugas perpajakan masih menggunakan cara-cara yang persuasif dan sanksi diberikan sebagai upaya terakhir. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak terhadap Tiktoker di lapangan yakni kesulitan mengidentifikasi subjek dan objek dari Tiktoker, keterbatasan memperoleh data yang dapat menggambarkan kondisi dan potensi yang harus direalisasikan dalam penerimaan pajak, penerapan KLU di lapangan yang belum seragam, dan kurangnya kesadaran dan pemahaman oleh Tiktoker terkait kewajiban perpajakannya. &nbsp