Collaborative governance dalam upaya meningkatkan kinerja sektor pertanian

Penulisan ini bertujuan untuk melihat collaborative governance dalam meningkatkan kinerja sektor pertanian di Kabupaten Bekasi. Proses pembangunan menyebabkan kebutuhan lahan sangat tinggi sehingga mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian, hal itu menjadi penyebab menurunnya kinerja sektor pertanian dalam membantu pertumbuhan perekonomian. Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memberikan harapan bagi sektor pertanian terutama untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian. Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bekasi mengajukan Raperda mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tetapi sampai triwulan kedua tahun 2021 Raperda LP2B tersebut masih ditunda pengesahannya. Collaborative governance diharapkan menjadi jawaban peningkatan kinerja sektor pertanian salah satunya Kabupaten Bekasi memiliki Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pada penelitian ini data-data diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. collaborative governance mengacu pada model Ansell Gash dalam La Ode, (2018) Â yaitu : Kondisi awal menggambarkan bahwa kinerja sektor pertanian menurun karena luas lahan sawah di Kabupaten Bekasi mengalami penyusutan; desain kelembagaan, komunikasi berjalan tapi kurang maksimal; Kepemimpinan dalam proses kolaborasi dipertanyakan ketegasannya; pada proses kolaborasi dibutuhkan pembuktian komitmen terkait peningkatan kinerja sektor pertanian