Sanksi terhadap pelaku penyebaran data pribadi konsumen pinjaman online menurut pasal 32 ayat (2) UU ITE dalam perspektif hukum pidana islam

penyebaran data pribadi konsumen pada saat melakukan pinjaman online yang diratifikasi dalam Hukum Pidana Islam sebagai tindakan jarimah akan menjadi rujukan agar konsep hukum dapat dikolaborasikan lebih baik demi penegakan hukum di Indonesia. Tujuan pelaksanaan penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui bentuk keresahan yang dialami korban penyebaran data pribadi konsumen pinjaman online ilegal, (2) untuk mengetahui sanksi atas tindak pidana penyebaran informasi pribadi konsumen pinjaman online dalam Pasal 32 ayat (2) UU ITE menurut perspektif Hukum Pidana Islam, (3) untuk mengetahui relevansi tindak pidana pelaku penyebaran data pribadi konsumen pinjaman online menurut pasal 32 ayat (2) UU ITE dengan Hukum Pidana Islam. Teori hukum nasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori relatif yakni keberlakuan hukum guna memberikan perbaikan kepada pelaku sebagaimana sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku dalam Pasal 48 ITE. Sedangkan teori yang digunakan dalam hukum pidana Islam peneliti menggunakan teori Maqashidu Syariah dimana tujuan dari adanya penghukuman dalam Islam adalah agar mencapai sebuah kemaslahatan dan mencegah kemudaratan umat Islam. Metodologi penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif, model penelitian ini menggunakan bahan keputusan sebagai sumber data yang relevan dan juga disebut ( libary research) digunakan untuk mengumpulkan data dan bersumber dari berbagai literatur terkait. Analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis yang memiliki penelitiaan dengan menelaah, menggambarkan, menjelaskan secara tepat dalam menganalisis undang-undang atau sumber yang berkaitan dengan penelitiian ini. Dari data yang telah diperoleh, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Dampak negatif yang akan dialami oleh korban tidak hanya pada kerugian material saja namun psikologisnya pun teraganggu, rusak nama baiknya, dijauhi oleh orang terdekat, bahkan bisa sampai bunuh diri. (2) tindak pidana penyebaran data pribadi merupakan suatu kejahatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan di indonesia dan dapat merugikan korban yang data pribadinya tersebar, setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak memindahlan dokumen elektronik dapat dijatuhi sanksi pidana apabila subjek hukum yang telah cakap hukum. (3) hukuman bagi pelaku penyebaran data pribadi dapat dijatuhi pidana paling lama 9 tahun penjara dan denda paling banyak 3 M, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam pelaku termasuk kedalam jarimah takzir