Analisis hak politik mantan koruptor prespektif Siyasah Dusturiyah : Kajian putusan Mahkamah Agung nomor 46 P/HUM/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56/PUU-XVII/2019

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan dari pencalonan mantan koruptor untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Seharusnya negara yang menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia akan menjamin hak warga negara khususnya hak politik agar mempunyai hak dipilih dan memilih dalam proses demokrasi. Putusan Mahkamah Agung (PUMA) Nomor 46P/HUM/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (PUMK) Nomor 56/PUU-XVII/2019 memberikan kepastian hukum dari hak politik mantan koruptor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan seperti : Analisis Hukum Majelis hakim terkait hak politik mantan koruptor, Implikasi dari Putusan dan Hak Politik Mantan Koruptor ditinjau dari Siyasah Dusturiyah pada PUMA Nomor 46P/HUM/2018 dan PUMK Nomor 56/PUU-XVII/2019. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hak asasi manusia, teori hak politik warga negara, teori pertimbangan hakim dan teori Siyasah Dusturiyah mencakup Kriteria, Syarat dan Etika Pemimpin dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan secara sistematis dan aktual. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan penelitian. Sumber data diperoleh dari Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Hak Asasi manusia dan penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian hukum normatif. Teknik analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Pertimbangan Majelis Hakim dalam PUMA Nomor 46P/HUM/2018 dan PUMK Nomor 56/PUU-XVII/2019 untuk menyeimbangkan titik tolak keilmauan, peraturan dan situasi kondisi kepentingan pihak yang terlibat untuk menghasilkan keadilan yang substansial dan kepastian hukum maka Menjamin hak-hak politik bagi mantan koruptor memberikan masa tunggu bagi dari mantan koruptor yang telah selesai masa hukumanya selama 5 (lima) tahun. 2) Implikasi dari putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 melahirkan PKPU nomor 31 tahun 2018 Maka pada Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 berimplikasi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU No 1 tahun 2020 3) Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam putusan diatas mempertimbangkan kemaslahatan yang mencakup persoalan imam, lembaga negara, peraturan-peraturan, hak-hak rakyatnya. Putusan tersebut berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kemafsadatan demi menjaga hak politik warga negara dalam proses pemilihan umum