Pelaksanaan penyelesaian sengketa terhadap hak gadai tanah dihubungkan dengan Kuhperdata dan Undang-Undang PRP No.56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian : Studi kasus desa Licin, kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian antara Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang mengatur mengenai lamanya hak gadai, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur tentang hak milik suatu tanah, dan juga Pasal 1155 KUHPerdata tenntang kesepakan pihak yang melakukan perjanjian gadai. Ketidaksesuaian ini mengakibatkan terjadinya suatu sengketa di Desa licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang serta meneliti bagaimana proses penyelesaian sengketanya, kendalanya serta upaya debitur untuk mendapatkan haknya kembali terhadap objek gadai yang dibezit oleh pihak kreditur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa bezit terhadap hak gadai tanah dihubungkan dengan KUHPerdata dan UU No.56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, mengetahui kendala penyelesaian sengketa bezit terhadap hak gadai tanah dihubungkan dengan KUHPerdata dan UU No.56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan debitur untuk mendapatkan haknya kembali dari sengketa bezit terhadap hak gadai di Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang.bagaimana proses penylesaian sengketanya serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan debitur untuk mendapatkan haknya kembali. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis ini penulis berusaha merekam seluruh peristiwa yang terjadi di lapangan untuk kemudian menjawab seluruh pertanyaan menyangkut permasalahan proses penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian di Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan prilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Kesimpulan dari penelelitian ini, yaitu bahwa pelaksanaan atas bezit ini dilatarbelakangi oleh bersihkukuhnya para pihak dalam memertahankan argumennya, serta tidak berhasil dimediasi di Kantor Desa Licin dengan Mediator Kepala Desa, juga tidak berhasil dimediasi di Kantor BPN Kabupaten Sumedang dengan mediator Kasi PPS BPN Kabupaten Sumedang, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh debitur agar haknya dapat kembali secara utuh dan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap