Penegakan Hukum terhadap pelaku tawuran antar organisasi kemasyarakatan di wilayah Hukum Polda Jawa Barat

Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, termasuk juga dalam penegakan hukum terhadap pelaku tawuran. Dalam tiga tahun terakhir yakni tahun 2019-2021 penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar Organisasi Kemasyarakatan di wilayah hukum Polda Jawa Barat tidak berjalan dengan maksimal sebab masih marak dan seringkali tidak mendapatkan sanksi pidana yang tegas dari penegak hukum. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tawuran di wilayah hukum Polda Jawa Barat, untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tawuran di wilayah hukum Polda Jawa Barat dan untuk mengetahui bagaimana upaya yang bisa dilakukan dalam megatasi kendala penegakan hukum terhadap pelaku tawuran di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yang menjelaskan mengenai bahwa penegakan hukum pidana juga sebagai salah satu upaya agar dapat tegaknya norma-norma hukum secara nyata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan data kualitatif yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, lapangan dan dokumen dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini dapat menemukan beberapa kesimpulan. Pertama, penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar Organisasi Kemasyarakatan di wilayah hukum Polda Jawa Barat adalah sama saja dengan proses penegakan hukum lainnya dilakukan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia namun belum optimal sebab masih banyak perkara yang belum selesai. Kedua, dalam penegakan hukum penyidik mengalami kendala berupa minimnya personel, sarana prasarana kurang memadai, sulitnya keterangan saksi, hilangngnya barang bukti dan kurangnya kesadaran dari masyarakat. Ketiga, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu penambahan personel dan pengajuan perbaikan sarana prasarana, sosialiasi pada saksi, mengeluarkan surat permintaan daftar pencarian barang dan penyuluhan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran hukum mereka