Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi terhadap implementasi peraturan daerah pada pasal 14 nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan publik

Latar belakang penelitian ini menyatakan bahwa masih adanya beberapa permasalahan atau kendala dalam mencapai pelayanan publik yang prima, seperti masih kurangnya kesadaran baik dari masyarakat terhadap dokumen Kependudukan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, masih banyak Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kota Sukabumi yang belum melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan, masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang menguasai informasi teknologi dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: Pertama, untuk mengetahui Pengaturan Perda terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua, untuk mengetahui strategi pencapaian di Disdukcapil Kota Sukabumi terhadap pelaksanaan Perda tersebut. Ketiga, untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pengaturan dan strategi pelayanan publik di Disdukcapil Kota Sukabumi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh sebuah lembaga pemerintahan/organisasi dan memiliki sifat mengikat berbagai pihak yang terkait dengan lembaga, teori Implementasi Kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, teori Pelayanan Publik adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain, dan teori Siyasah Dusturiyah adalah Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang jadi landasan pengaturan suatu negara. Metodologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif analitis, dan menggunakan pendekatan yuridis empiris, sumber data yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data, meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, pengaturan Perda terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, sudah memuat semua pengaturan yang mengatur pola hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik serta Perda ini juga telah diatur secara detail tentang apa dan bagaimana pelayanan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah yang sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua, strategi pencapaian di Disdukcapil Kota Sukabumi terhadap pelaksanaan Perda tersebut, meliputi pada cakupan kepemilikan KTP-El, kartu keluarga, akta kelahiran usia 0-18 tahun, akta kematian, dan pemanfaatan data kependudukan, serta penggunaan dana APBD Kota Sukabumi. Ketiga, tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pengaturan dan strategi pelayanan publik di Disdukcapil Kota Sukabumi, meliputi 2 pendekatan teleologi dan deontologi; 4 kaidah fiqh siyasah; 4 asas pemerintahan; dan 2 ayat Al-Qur’an (Q.S. At-Taubah Ayat 105 dan Q.S. Fussilat Ayat 46)