Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 sehingga investasi dalam undang-undang no. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terganggu

Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap investasi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan maksud dan tujuan untuk memberi luang terhadap pemerintah dalam memperbaiki Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja selama 2 Tahun semenjak putusan itu ditetapkan. Akan tetapi permasalahan yang timbul dari putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi terhadap Undang –Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja imbasnya terhadap perkembangan investasi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, Mengetahui Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan inkonstitusional bersyarat nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kedua, Mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan terhadap investasi setelah adanya putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Ketiga, Mengetahui tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Nomor. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Kemudian penelitian ini mengunakan teori Pembentukan undang-undang, teori putusan Mahkamah Konstitusi, dam juga menggunakan kajian Siyasah Qhadhaiyyah (Al-sulthah Al-Qadhaiyyah) atau lembaga yudikatif (peradilan) dengan memfokuskan terhdap wilayah Al-Mazalim untuk mengkaji putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian ini adalah dengan metode yuridis-normatif penelitian ini dilakukan untuk mencermati ketidak jelasan norma hokum yang terjadi juga dengan pertimbangan bahwasannya titik tolak penelitian ini yaitu analisis terhadap perundang-undangan. Penelitian ini juga termasuk kedalan kategori penelitian dalam kajian pustaka (Library Research), yaitu penelitian yang menelaah literatur yang ada dan sesuai dengan kajian penelitian sebagai sumber penelitian (data) tanpa memerlukan riset lapangan Hasil daru penelitian ini mendeskripsikan mengenai. Pertama, dalam pembembentukan perundang-undangan yang dimana seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 akan tetapi teknik Omnibus Law ini melanggar itu semua dan tidak sesuai. Kedua, akibat dari putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap ivestasi yang mengalami kebingungan bagi para investor prihal keberlakuan UU Cipta Kerja. Ketiga, berdasarkan analisis Siyasah Dusturiyah bahwa putusan Mahkmah Konstitusi terhadap Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja banyak menimbulkan kemadharatan, dan juga dalam pembentukan undang-undang timbul berbagai kemadaratan, karena dalam kaidah Siyasah “Tindakan seorang pemimpin haruslah berdasarkan dengan kemaslahatan