Perlindungan hukum terhadap wisatawan pada masa pandemi covid-19 di daerah wisata Kabupaten Garut dihubungkan dengan Keputusan Menteri nomor 01.07/MENKES/382/2020

Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada sektor pariwisata, dengan ditutupnya beberapa sektor wisata. Salah satu upaya untuk mengatasi covid-19 pemerintah membuat beberapa peraturan tentang protokol kesehatan salah satunya dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakatmasyarakat di Tempat Umum dan Fasilitas Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, namun protokol covid-19 belum berjalan secara optimal untuk melindungi warga negara dalam hal ini wisatawan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk perlindungan terhadap wisatawan di Daerah Wisata Kabupaten Garut, menganalisis kendala yang dihadapi dan menganalisis upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap wisatawan. Penelitian ini menggunakan teori pariwisata sebagai dasar serta acuan terkait pelaksanaan pariwisata dan melihat dinamika hukum dalam masa covid-19 mempengaruhi pada sektor pariwisata Dan teori hak asasi manusia terutama kaitannya dengan hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan. serta teori perlindungan hukum ini memiliki tujuan memberikan bentuk kenyamanan dan keaman terhadap subjek hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dimana studi literatur menjadi bahan pokok dalam penulisan Tesis ini, di dukung dengan data-data dilapangan yang diperoleh secara langsung dan dianalisis menggunakan pendekatan deskriftif analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan terhadap wisatawan selama masa pandemic covid-19 antara lain melalui CHSE (Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability) sebagaimana diatur dalam Keputusan Mentri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020, Kemenparekraf membuat program CHSE menjadi perlindungan hukum bagi wisatawan pada masa Covid-19 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan sebagai dasar perlindungan hukum wisatawan. Kedua, kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum antara lain : kurangnya kesadaran hukum, dampak terhadap wisatawan, pelaku usaha dan pekerja, kelangkaan sarana dan prasarana, anggaran, kurangnya pengawasan, keenam belum ditemukannya sanksi bagi pelaku usaha yang belum melaksanakan sertifikasi Ketiga, upaya dalam perlindungan atas kendala diantara yaitu sertifikasi CHSE, koordinasi dengan satgas covid-19, bantuan sosia