Penegakan hukum terhadap tindak Pidana melarikan wanita dibawah umur dihubungkan dengan pasal 332 KUHP di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat

Penegakan hukum harus dilakukan sesuai Standard Operasional Prosedur dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk juga yang mengatur tindak pidana melarikan wanita di bawah umur yaitu pada Pasal 332 KUHP. Terhadap anak, perlindungan hukum lebih diutamakan karena sifat alamiah anak yang cenderung masih belum dapat menjadi pribadi yang seutuhnya menjadi suatu pribadi. Oleh sebab itu perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan, yang telah diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 jo UU No 35 Tahun 2014. Proses penegakan hukum tidak hanya terbatas kepada institusi kepolisian, tetapi sampai kepada unsur terkecil masyarakat menjadi bagian penting dalam penegakan hukum guna mencapai ketertiban dan keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana melarikan wanita di bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat, dan juga untuk mengetahui kendala dalam penegakan tindak pidana melarikan wanita di bawah umur, serta upaya mengatasi kendala dalam penegakan tindak pidana melarikan wanita di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Serta menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penegakan hukum merupakan fungsionalisasi hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum untuk memenuhi keadilan hingga terciptanya kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa proses penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap tindak pidana melarikan wanita di bawah umur masih belum dilaksanakan secara maksimal. Terdapat banyak kasus yang belum terselesaikan karena beberapa kendala, diantaranya pertama, kendala internal bahwa kepolisian mengalami kesulitan dalam menemukan pelaku, meminta keterangan saksi dan korban, menemukan barang bukti, keterbatasan waktu dalam proses, kurang informasi, dan kesulitan menentukan pasal dalam upaya pembuktian. Kedua, kendala eksternal bahwa kurangnya dukungan keluarga korban karena ekonomi untuk dilakukan visum, dan kurangnya sarana prasarna untuk penyelidikan. Adapun Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam mengatasi kendala tersebut yaitu pertama, upaya mengatasi kendala internal dengan melakukan kerjasama dengan kepolisian daerah, menekankan kepada masyarakat untuk bersedia menjadi saksi, menyediakan pendampingan untuk korban. Kedua, upaya mengatasi kendala eksternal yaitu pihak kepolisian membantu perekonomian keluarga korban, melakukan upaya pengajuan perbaikan terkait sarana dan prasarana