Pengesahan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab ditinjau dari Siyasah Dauliyah

Perjanjian internasional dapat dijadikan sebagai landasan untuk menentukan dasar kerjasama antar negara, salah satu kerjasama yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain dalam penanggulangan kejahatan transnasional adalah perjanjanjian ekstradisi antara negara Republik Indonesia dan negara Uni Emirat Arab . Banyaknya pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri atau sebaliknya membuat Indonesia mengadakan sebuah perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara. Hal ini yang membuat penulis ingin mengetahui bagaimana isi perjanjian ekstradisi yang dilakukan Indonesia terhadap negara-negara yang melakukan kerjasama, termasuk negara Uni Emirat Arab. Perjanjian nasional adalah perjanjian antara anggota masyarakat bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akbiat hukum tertentu (Kusumaatmaja & Agoes, 2003). Mauna (2008) perjanjian internasional adalah instrumen yuridis yang menanpung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Makna perjanjian internasional tidak hanya mencakup peperangan, tetapi juga merupakan kesepakatan menyeluruh yang dilakukan oleh suatu negara atau beberapa negara untuk mengatur hubungan resmi dengan batasan yang disepakati. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif analisis yaitu dengan pendekatan analisis konten nalisis dokumen (content analysis) t kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik penelitian pustaka (book survey). Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: pertama, perjanjian ekstradisi yang dilakukan pemerintah sudah relevan sesuai dengan Undang-undang No 1 tahun 1979, kedua, mekanisme ekstradisi di Indonesia mengacu pada perundangan tentang ekstradisi pada bab 1 ketentuan umum pasal 1, ketiga, sesuai dengan kaidah hukum yang berlak bahwa perjanjian adalah sumber utama dari sumber hukum internasional lainnya