Implementasi SEMA no 3 tahun 2018 tentang hak nafkah 'Iddah dan Mut'ah perkara cerai gugat pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Hakim sebagai penegak keadilan, melihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama tidak menutup kemungkinan untuk istri sebagai penggugat mengajukan hak nafkah yang nantinya dilampirkan dalam surat gugatan. Namun dalam pelaksanaannya Hakim sebagai mujtahid dan pemutus perkara memiliki wewenang untuk memeriksa lebih jauh terkait dengan perkara tersebut.Direktori Putusan Mahkamah Agung, secara singkat pada Tahun 2020 Pengadilan di Jawa Barat hanya terdapat 8 putusan yang mencantumkan hak nafkah iddah dan mutah dalam amarnya, dan mayoritas lebih banyak pada perkara cerai talak didalam gugatan rekonvensi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pendapat, dan penerapan hukum hakim terkait Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018, dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan nafkah ‘iddah dan mut’ah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan ekonomi suami di Pengadilan Agama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. artinya penelitian ini akan dilihat dari nilai-nilai yang berkembang dalam hukum Islam termasuk dalam pandangan perundang-undangan. Untuk itu Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analisis. data yang diperoleh dari para hakim dalam menafsirkan, menerapkan mut’ah, nafkah ‘iddah bagi gugat cerai pasca lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 baik secara normatif maupun pola pikir para hakim tersebut. Serta perundang-undangan, yurisprudensi, buku-buku, jurnal atau bahan lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Teori yang digunakan harus dapat menjelaskan bahwasannya tujuan hukum dapat tercapai apabila ada keseimbangan antara keadilan hukum dan kepastian hukum yang dibentuk khususnya dalam tatanan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, selanjutnya ditegakan yang merupakan proses untuk mencapai kemaslahatan. Tujuan hukum, Penegakan Hukum, serta Maslahah yang memiliki ranahnya masing-masing dan saling berkesinambungan antara satu dan lainnya. Pasca lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, hakim-hakim di Pengadilan Agama menyambut baik dan memahami sebagai sebuah penemuan hukum, perlindungan hukum terhadap perempuan, dan pengangkatan hak terhadap isteri. Hak-hak yang harus dipenuhi sesuai gugatan yang diberikan, hakim harus mempertimbangkan kelayakan dan besaran hak nafkah yang akan diputus. Hal tersebut dapat dilihat melalui negosisasi di persidangan, melihat kemampuan suami, usia perkawinan, hingga kepada pendapatan bersih suam