Intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kabupaten Subang

Sumber pendapatan tertinggi dari kas negara berasal dari pemungutan pajak pusat ataupun daerah. Satu dari sekian banyak jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Subang yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dalam pelaksanaannya masing sering ditemukan seperti minimnya pengetahuan masyarakat tentang perpajakan, kepekaan publik sebagai wajib pajak, serta masalah menunggaknya pembayaran pajak. Salah satu usaha yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah ialah dengan menyelenggarakanintensifikasi pajak. Intensifikasi pajak yaitu aktivitas guna memaksimalkan penerimaan yang bersumber dari pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana intensifikasi pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Subang berdasarkan 5 cara dalam mengoptimalkan intensifikasi pajak daerah menurut Sutedi, diantaranya yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Peneliti menggunakan teori Sutedi mengenai optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) diantaranya yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Penentuan sampel sumber data dilaksanakan melalui purposive sampling, teknik pengumpulan menggunakan triangulasi atau gabungan, analisis data yang sifatnya kualitatif/induktif, serta hasil penelitian kualitatif lebih mengarah pada substansi daripada abstraksi. Temuan dari penelitian ini ialah secara umum, dengan mengacu pada teori Sutedi, pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB-P2 telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun pada dimensi meningkatkan pengawasan terutama pada indikator melakukan pemeriksaan secara mendadak belum pernah dilakukan karena dalam melakukan pemeriksaan secara mendadak, Bapenda Kabupaten Subang harus melaksanakan prosedurnya berdasarkan laporan atau pemberitahuan sebelumnya. ENGLISH : The highest source of income from the state treasury comes from central or regional tax collection. One of the many types of local taxes managed by the Subang Regency Government is the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2). In its implementation, it is often found such as the lack of public knowledge about taxation, public sensitivity as a taxpayer, and the problem of arrears in tax payments. One of the efforts that can be carried out by local governments is to carry out tax intensification. Tax intensification is an activity to maximize tax revenues. This study aims to find out how the intensification of P2 PBB collection in Subang District based on 5 ways in optimizing the intensification and extensification of local taxes according to Sutedi, including expanding the revenue base, strengthening the process, increasing supervision, increasing administrative efficiency and reducing collection costs and increasing revenue capacity. entirely. The researcher uses Sutedi's theory on optimizing the intensification of rural and urban land and building tax collections (PBB-P2) including expanding the revenue base, strengthening processes, improving supervision, increasing administrative efficiency and reducing collection costs and increasing overall revenue capacity. This study uses a qualitative method through a descriptive approach. Determination of the data source sample is carried out through purposive sampling, collection techniques using triangulation or combinations, qualitative/inductive data analysis, and the results of qualitative research are more directed to substance than abstraction. The findings of this study are in general, with reference to Sutedi's theory, the implementation of tax intensification and extensification has been carried out quite well. However, in the dimension of improving supervision, especially on indicators, conducting a surprise inspection has never been carried out because in carrying out a sudden inspection, it must be carried out based on a report or prior notification