Tinjauan yuridis terhadap keberlakuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sikap pemerintah yang mengartikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagai dasar bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap sah berlaku tanpa ada satu ayat/pasal pun yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Serta bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi putusan tersebut sesuai dengan arahan yang telah di tentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Konsekuensi Yuridis setelah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 serta Langkah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-XVIII/2020. Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara In Concreto yang terjadi didalam kenyataan. sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu mengenai hukum normative yang berlaku dan penerapan pada peristiwa In Conreto guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Konsekuensi Yuridis adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memberikan konsekuensi Yuridis kepada para pembentuk undang-undang yakni banyak hal yang harus di revisi oleh Pembentuk Undang-Undang terkait dengan tata cara pembentukan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Serta, langkah yang dilakukan oleh Pemerintah setelah adanya putusan MK tersebut adalah dengan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 masih tetap berlaku secara keseluruhan. Oleh dikarena hal tersebut undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 dapat dilaksanakan, selanjutnya langkah pemerintah adalah dengan mengeluarkan PP Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Bank Tanah. Adapun Langkah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah dengan Merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan memasukkan metode Omnibus Law ke dalam undang-undang tersebut