Sengketa harta bersama yang diagunkan berdasarkan putusan nomor 7563/Pdt.G/2020/PA.Im dan 194/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

Latar belakang penelitian ini terjadi bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor Perkara 7563/Pdt.G/2020/PA.Im yang salah satu obyek perkaranya, yakni kendaraan Travel Isuzu tahun 2018 No. Pol. E 7044 QA atas nama Ibnu Syahbani diajukan ke Pengadilan Agama sebagai harta bersama, dengan berlandaskan pada bukti STNK atas nama Ibnu Syahbani dan kesaksian tiga orang saksi yang menyatakan bahwa obyek perkara tersebut dibeli selama masa perkawinan yang pada akhirnya Majelis Hakim tingkat pertama menerima obyek tersebut sebagai harta bersama. Namun pihak Tergugat tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan banding karena Travel tersebut terbukti sedang diagunkan kepada PT. BFI Finance Cabang Indramayu, dan Majelis Hakim tingkat banding menolak gugatan obyek tersebut sebagai harta bersama. Rumusan masalah penelitian ini terbagi menjadi dua: pertama bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu terhadap perkara nomor 7563/Pdt.G/2020/PA.Im dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terhadap perkara nomor 194/Pdt.G/2021/PTA.Bdg, dan kedua bagaimana metode penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim mengenai harta bersama yang diagunkan dan kedua untuk mengetahui metode penerapan hukum hakim dalam memutuskan suatu perkara, khususnya dalam perkara harta bersama yang diagunkan ini. Metode penelitian ini menggunakan metode content analysis terhadap putusan Nomor 7563/Pdt.G/2020/PA.Im dan putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PTA. Bdg, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam proses penelitian ini. Hasil dari penelitian ini terbagi menjadi dua: pertama Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa obyek perkara berupa Travel Isuzu tahun 2018 atas nama Ibnu Syahbani sebagai harta bersama dengan berlandaskan dari bukti STNK dan penuturan tiga orang saksi yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut dibeli ketika masa perkawinan, namun Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan lain mengenai kesaksian tiga orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil, dan Majelis Hakim tingkat banding menemukan bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat sejak pemeriksaan pembuktian pada tingkat pertama, bahwa obyek perkara tersebut sedang diagunkan kepada pihak PT. BFI Finance cabang Indramayu. Sehingga berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 obyek perkara tersebut tidak dapat dijadikan sebagai harta bersama, kedua Metode penerapan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama menggunakan metode interpretasi hukum subsumptif dan Majelis Hakim tingkat banding menggunakan metode interpretasi hukum sosiologis atau teleologis