Sanksi pelecehan seksual terhadap anak menurut Qonun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 47 dan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Pasal 82 tentang Perlindungan Anak

Pelecehan seksual merupakan tindakan asusila atau perbuatan cabul yang dengan sengaja dilakukan seseorang kepada orang lain. Terdapat sebanyak 1.404 kasus kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia pada tahun 2020. Anak yang mengalami pelecehan seksual akan berdampak buruk pada fisik dan emosinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) sanksi pelecehan seksual terhadap anak menurut Qonun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, (2) pertimbangan hukum kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak, (3) prosedur penjatuhan sanksi kepada pelaku pelecehan seksual, dan (4) analisis perbandingan dari kedua hukum tersebut. Kerangka teori yang digunakan adalah “teori maslahah” yaitu kebaikan atau kebermanfaatan. Teori ini digunakan karena diperlukannya kemaslahatan hukum untuk mencegah kemudharatan yang disebabkan oleh pelecehan seksual. Metode yang digunakan penelitian ini adalah descriptive analysis komparatif dan termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan data primer dan data sekunder kemudian menggambarkan pokok permasalahan lalu dibandingkan dengan proses analisis komparatif. Karena penulis membandingkan Qonun Jinayat Aceh dan Undang-Undang perlindungan anak tentang sanksi pelecehan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukan: (1) sanksi pelecehan seksual terhadap anak dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 82 dijatuhi hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 dan hukuman akan ditambah sebanyak 1/3 apabila pelaku merupakan orang tua, wali atau tenaga kependidikan.sedangkan dalam Qonun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 47 pelaku dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan. (2) pertimbangan hukum yang digunakan kedua peraturan perundangundangan bersumber dari konsep KUHP Pasal 54 ayat (1). (3) prosedur penjatuhan hukum antara kedua hukum sama yaitu penyelidikan dilanjut dengan penyidikan, dari penyidik diserahkan ke kejaksaan dan jaksa akan meneliti berkas perkara, bila berkas perkara sudah lengkap maka diberikan ke pengadilan yang dibarengi dengan dakwaan, bila berkas perkara sudah lengkap maka perkara tersebut bisa untuk diadakan persidangan oleh hakim. (4) persamaannya kedua hukum tersebut yaitu bertujuan untuk memberi efek jera terhadap pelaku pelecehan, sedangkan perbedaannya dalam Qonun Aceh menggunakan emas sebagai sanksi denda bukan dengan rupiah seperti dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014. Kata kunci: sanksi, Pelecehan Seksual, ana