Penegakan hukum terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi dihubungkan dengan peraturan jaksa agung republik Indonesia nomor : Per-014/A/JA/11/2012 tentang kode perilaku jaksa

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat sulit diberantas diseluruh dunia terutama di Indonesia, korupsi bagaikan penyakit yang sudah berada di stadium akhir dan sangat sulit disembuhkan. Indonesia dengan segala daya dan upayanya terus menggalakan semangat anti korupsi mulai dari pendidikan anti korupsi, pembentukan lembaga anti korupsi, hingga reformasi aparatur penegak hukum. Pemberantasan korupsi memang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama namun ada beberapa lembaga yang lebih bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan memiliki anggota yang bertugas dalam hal penuntutan, penyidikan, dan penyelidikan yaitu jaksa, ia memiliki tugas serta wewenang merepresentasikan negara dalam hal mencari keadilan dalam upaya memenuhi tujuan hukum. Jaksa merupakan suatu profesi yang diharuskan memiliki integritas tinggi serta tanggung jawab kepada masyarakat dan negara yang sama tingginya tentu diperlukan komitmen yang tegas sedari awal untuk terus fokus berupaya menegakan hukum di Indonesia. Namun bukan berarti jaksa menjadi kebal hukum karena dia yang melakukan fungsi penuntutan, sebaliknya justru jaksa dengan tugas dan wewenangnya memerlukan pengawasan agar tidak ditemukan pelanggaran kode etik. Tetapi, tidak sedikit justru jaksa melakukan tindakan pelanggaran baik administratif maupun pidana sehingga dalam internal kejaksaan memiliki Majelis Kode Perilaku yang berhak memeriksa dan memutuskan seorang jaksa melakukan pelanggaran atau tidak. Memang ironi menemukan bahwa penegak hukum justru melakukan tindak pidana korupsi namun ini merupakan sesuatu yang logis mengingat korupsi sendiri terjadi karena adanya wewenang serta jabatan yang dimiliki. Namun, selain melalui hukuman pidana, Majelis Kode Perilaku akan memberikan sanksi profesi apabila ditemukan jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi