Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran pornografi non konsensual (revenge porn) melalui media sosial dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi kasus di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat

Penegakan hukum berdasarkan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian merupakan tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk penegakan hukum penyebaran pornografi non konsensual (revenge porn) melalui media sosial. Dalam tiga tahun terakhir, yakni tahun 2019-2021, penegakan hukum revenge porn melalui media sosial di wilayah hukum Polda Jawa Barat belum berjalan dengan optimal, sebab kasus revenge porn masih marak dan masih banyak yang belum tuntas. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi non konsensual (revenge porn) melalui media sosial di wilayah hukum Polda Jawa Barat, kendala-kendala dalam penegakan hukum terkait dugaan tindak pidana penyebaran pornografi non konsensual (revenge porn) melalui media sosial di wilayah hukum Polda Jawa Barat, upaya yang dilakukan terkait penegakan hukum terkait dugaan tindak pidana penyebaran pornografi non konsensual (revenge porn) melalui media sosial di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yang menyatakan bahwa penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata serta teori penanggulangan kejahatan menyatakan bahwa perlu upaya penal dan non penal dalam menanggulangi kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan berjenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum positif dan kenyataannya dalam masyarakat. Hasil penelitian ini berkesimpulan, prosedur penegakan hukum revenge porn Polda Jawa Barat sudah sesuai dengan prosedur yang diatur KUHAP, namun belum optimal. Kendala dalam menegakkan hukum revenge porn melalui media sosial di Jawa Barat terdiri dari kendala internal, berupa: perangkat hukum kurang melindungi korban; adanya oknum polisi yang suka menghakimi korban; dan adanya oknum polisi yang tidak menjalankan undang-undang, dan kendala eksternal, berupa: pelaku sering mengganti nomor telepon; sulit menemukan saksi; korban sulit meneruskan perkaranya; dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya Polda Jawa Barat dalam menegakkan hukum revenge porn di Jawa Barat di antaranya upaya internal, berupa: mengingatkan adanya UU ITE; menegur oknum polisi yang menghakimi korban; mengawasi polisi agar menjalankan undang-undang; dan upaya eksternal, berupa: criminal profiling; melacak tersangka; berusaha memanggil korban; memberikan himbauan kepada masyarakat; memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat; dan membangun kepercayaan masyarakat