Penegakan hukum terhadap tindak pidana pasal 341 KUHP tentang pembunuhan bayi di Wilayah hukum Polisi Resort Kota Besar Bandung

Ketentuan pidana Pasal 341 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan bayi memuat hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. Pembuangan bayi adalah salah satu jenis tindak pidana yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius. Penegakan hukum khususnya penyidik kepolisian dalam hal penyidikan menemukan kesulitan dalam hal melacak pelaku tindak pidana pembunuhan .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hukum tentang tindak pidana Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan bayi, serta untuk mengetahui kendala dan upaya apa sajakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala tindak pidana pembunuhan terhadap bayi Pasal 341 KUHP. Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa , Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan ,kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Metode pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis deskriptif analitis. Lokasi penelitian ini di Polrestabes Bandung .Menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara di Polrestabes Bandung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum oleh pihak kepolisian dalam rangka melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan terhadap bayi, meliputi: penyidik, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan berkas perkara. Penegakan hukum dalam penerapan pasal yang disangkakan kepada tersangka, berupa ketentuan dalam Pasal 341 KUHP .Kendala Aparat Kepolisian Polrestabes Bandung dan penanggulangannya meliputi Kendala internal yaitu Kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan bayi dan Ketiadaan kelengkapan alat sarana dan prasarana.Kendala eksternal meliputi Laporan yang terlambat sehingga tempat kejadian perkara rusak oleh orang-orang, saksi-saksi, atau masyarakat. Dan upaya yang dilakukan yaitu dengan cara Koordinasi dan kerjasama antara petugas penyidik dan peran serta masyarakat dalam mengatasi tindak pidana pembunuhan bayi dengan meningkatkan penyuluhan hukum untuk memberikan pemahaman bahwa penegakan hukum menjadi kewajiban bersama dengan masyarakat tidak hanya aparat kepolisia